Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 adalah suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. UU ini merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Isinya membahas tentang pengaturan tata cara pemerintahan di daerah, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta penguatan otonomi daerah. 

FILE-FILE PERATURAN

UU Nomor 9 Tahun 2015.pdf   

STATUS PERATURAN

Dicabut sebagian dengan :

1. UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
   Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, Angka I Matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota: (a). huruf C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 1 Suburusan Sumber Daya Air (SDA) kolom 3 huruf b, kolom 4 huruf b, dan kolom 5 huruf b; (b). huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor I Sub-Urusan Geologi kolom 3 huruf a, kolom 4 huruf b, dan kolom 5, yang tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  

Diubah dengan :

1. PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja  
    
2. UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air  
    

Mengubah :

1. UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang  
    
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah