Peraturan Menteri Hukum Nomor 51 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di Bidang Hukum

Permenkum ini mengatur mengenai Tata Kelola Kebijakan Publik di Bidang Hukum. Kebijakan Publik adalah keputusan dan tindakan yang dibuat oleh Menteri atau pimpinan tinggi madya pada unit utama di lingkungan Kementerian dalam rangka mengatasi permasalahan tertentu, melakukan kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu yang bersifat strategis dan berdampak luas di bidang hukum. Kebijakan Publik dibentuk untuk: a. menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; b. melaksanakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung; c. melaksanakan kewenangan Menteri; dan/atau d. memenuhi kebutuhan organisasi.

FILE FILE PERATURAN

Permenkum Nomor 51 Tahun 2025.pdf  

STATUS PERATURAN

Mencabut :

1. Permenkumham No. 3 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Kebijakan Publik Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia