Peraturan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2026 tentang Layanan di Bidang Badan Usaha
Peraturan ini mengatur mengenai Layanan di Bidang Badan Usaha. Permohonan pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum Perseroan diajukan oleh pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Permohonan tersebut dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.
FILE FILE PERATURAN
Permenkum Nomor 24 Tahun 2026.pdf 
STATUS PERATURAN
Mencabut :
- Permenkum No. 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

- Permenkum No. 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer

- Permenkum No. 21 Tahun 2025 tentang Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum

- Permenkum No. 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi

- Permenkumham No. 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

- Permenkumham No. 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak bagi Layanan Publik Tertentu di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

- Permenkumham No. 8 Tahun 2018 tentang Biaya Jasa Hukum Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Daftar Perseroan
Bagikan ke: